Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat terwujud dengan tahap-tahap pembangunan secara menyeluruh dari berbagai kehidupan secara serasi, selaras dan seimbang.

Bahwa salah satu program pemerintah adalah menjamin kelancaran dan keamanan lalu lintas di pelabuhan, adalah untuk pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri sekaligus mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi warha negara Indonesia guna menunjang kegiatan ekonomi dalam rangka mensukseskan pembangunan ekonomi nasional seutuhnya.

Bahwa dengan pengakuan pemerintah yang telah memberikan hak hidup kepada perusahaan bongkar muat di pelabuhan, selanjunya akan memberikan harapan hari yang cerah.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhu r untuk berbakti kepada negara dan bangsa secara teratur, terarah, terbina positif dalam pengembangan dan pembangunan, maka segenap perusahaan bongkar muat Indonesia menyatukan diri dalam suatu organisasi tunggal yang sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia.

Kemudian dari pada itu untuk mewujudkan perusahaan bongkar muat yang memperhatikan kepentingan umum, menumbuhkan kesadaran terhadap kewajiban dan rasa tanggung jawab perusahaan bongkar muat serta untuk melinfungi dan memperjuangkan hal serta kepentingan segenap perusahaan bongkar muat Indonesia didalam turut menyumbangkan kepada usaha-usaha pemerintah Republik Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara kesatuan bangsa dan negara, maka disusunlah tata kehidupan perusahaan bongkar muat Indonesia di dalam sebuah ANGGARAN DASAR ORGANISASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA.

Silahkan Download File PDF Link dibawah ini untuk melihat APBMI Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART)

APBMI Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Rumah Tangga

  • 1

    FUNGSI DAN PERAN

    APBMI dengan segala perangkat organisasinya berfungsi dan berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan kegiatan usaha para anggotanya.
    APBMI berperan dan mengupayakan peningkatan mekanisme kominikasi dan sistem informasi dengan asosiasi lain /pemerintah

  • 2

    HAK ORGANISASI

    Melakukan pemungutan iurab dan jenis pungutan lainnya dari para anggota ; mengeluarkan sertifikat-sertifikat, keterangan atau rekomendasi lain yang diperlukan para anggota dengan memperhatikan ketentuan per' Undang -undangan yang berlaku

  • 3

    KERJASAMA ORGANISASI

    APBMI dapat melakukan kerjasama dengan organisasi yang lain demi kemajuan dan pengembangan organisasi, DPP dapat mengadakan kerjasama dengan asosiasi sejenis di luar negeri untuk kemajuna dan kepentingan organisasi